Seruan Gubernur untuk Menyelamatkan Anggaran Pemulihan
Padang : Gubernur Sumatera Barat kembali menegaskan bahwa proses pemulihan bencana membutuhkan dukungan anggaran yang kuat. Ia menyampaikan bahwa pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp2,6 triliun pada tahun 2026 dapat membawa dampak serius terhadap percepatan pemulihan berbagai wilayah terdampak banjir bandang dan longsor.
Menurutnya, beban penanganan bencana di Sumatera Barat sangat besar. Banyak daerah yang masih membutuhkan perbaikan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, fasilitas kesehatan, hingga rumah warga. Pemotongan anggaran tersebut dinilai bertolak belakang dengan kebutuhan riil di lapangan yang memerlukan dukungan penuh pemerintah pusat.
Gubernur melihat bahwa daerah sedang berjuang menyediakan tempat tinggal sementara, memperbaiki akses yang rusak, dan menyalurkan logistik ke wilayah terisolir. Jika TKD dikurangi, kemampuan daerah dalam menyusun program pemulihan akan semakin terbatas. Ia meminta kebijakan ini ditinjau ulang demi kepentingan masyarakat.
Ia juga mengingatkan bahwa Sumatera Barat tidak hanya membutuhkan bantuan jangka pendek, tetapi juga rencana pemulihan jangka panjang. Program rekonstruksi dan rehabilitasi akan memerlukan ketersediaan anggaran besar yang tidak dapat ditutupi oleh APBD jika terjadi pemotongan.
Baca Juga : Jembatan Darurat PT Semen Padang: Solusi Mobilitas untuk Koto Alam dan Batu Kambing di Salareh Aia Timur
Dampak Pemotongan TKD terhadap Penanganan Bencana
Sejumlah kajian awal menunjukkan bahwa pemotongan anggaran akan berdampak langsung pada program pemulihan yang sedang berjalan. Pemerintah daerah telah menyusun rencana prioritas untuk membangun kembali fasilitas umum, hunian, dan akses vital yang rusak akibat bencana. Namun rencana tersebut membutuhkan dukungan penuh TKD.
Tanpa alokasi anggaran memadai, dikhawatirkan beberapa proyek rehabilitasi terpaksa ditunda atau dikurangi. Kondisi ini bisa memperlambat pemulihan ekonomi masyarakat, terutama di sektor pertanian, perdagangan, dan pariwisata yang sangat bergantung pada infrastruktur daerah.
Dalam berbagai kesempatan, Gubernur menegaskan bahwa pemulihan mental masyarakat juga membutuhkan lingkungan yang kembali aman, layak, dan produktif. Ketidakpastian anggaran akan mempengaruhi kemampuan pemerintah memberikan solusi cepat, terutama di wilayah yang dampaknya paling parah.
Banyak daerah terdampak kehilangan tempat tinggal, dan hingga kini ribuan warga masih tinggal di hunian sementara. Jika anggaran dikurangi, proses relokasi bisa tertunda dan menimbulkan ketidakpastian bagi warga yang ingin kembali menjalani kehidupan normal.
Di sisi lain, sektor pendidikan juga terkena imbas karena sejumlah sekolah mengalami kerusakan berat dan membutuhkan biaya besar untuk perbaikan. Dengan pemotongan TKD, penanganan kerusakan tersebut bisa lebih lambat dari yang direncanakan.
Harapan untuk Keputusan Baru demi Kepentingan Warga
Gubernur berharap pemerintah pusat dapat mempertimbangkan kembali situasi nyata di lapangan sebelum menetapkan kebijakan pemotongan. Ia meminta agar daerah diberi ruang lebih besar untuk menyelesaikan pemulihan pascabencana dengan dukungan anggaran yang memadai.
Selain itu, ia mengajak seluruh kepala daerah di Sumbar untuk turut menyampaikan aspirasi mengenai pentingnya anggaran pemulihan. Kolaborasi antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota dianggap penting untuk memastikan suara masyarakat terdengar di tingkat nasional.
Pemerintah provinsi berkomitmen terus menyampaikan laporan kondisi terkini, termasuk besarnya kebutuhan anggaran rekonstruksi. Dengan data berbasis lapangan, ia berharap pemerintah pusat dapat mengambil keputusan yang lebih tepat dan berpihak pada masyarakat terdampak.
Para relawan, akademisi, dan tokoh masyarakat juga mendukung pemulihan yang lebih cepat agar Sumatera Barat dapat bangkit sepenuhnya. Mereka berharap kebijakan anggaran pusat mempertimbangkan kebutuhan mendesak daerah yang sedang berupaya pulih dari bencana besar.
Walaupun keputusan final berada di tangan pemerintah pusat, harapan masyarakat Sumbar tetap sama, yaitu kebijakan yang membantu mempercepat pembangunan kembali dan memastikan keamanan serta kenyamanan warga untuk melanjutkan kehidupan pascabencana.
