Inews Padang — Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menuntaskan pendataan lengkap terkait kerusakan infrastruktur akibat bencana yang melanda Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) dalam beberapa bulan terakhir. Dari hasil verifikasi di lapangan, total kebutuhan anggaran pemulihan mencapai Rp13 triliun, dan kini resmi diajukan kepada Presiden untuk mendapatkan persetujuan.
Kerusakan Meluas, Infrastruktur Vital Terdampak
Pendataan yang dilakukan Kementerian PUPR menunjukkan bahwa dampak kerusakan tidak hanya terjadi pada sektor jalan, tetapi juga jembatan, irigasi, permukiman, hingga perlindungan sungai dan pantai.
Beberapa infrastruktur kritis yang rusak meliputi:
-
Ruas jalan nasional yang terputus akibat longsor
-
Jembatan penghubung antar kabupaten yang ambruk
-
Bendungan dan jaringan irigasi yang tertimbun material
-
Fasilitas permukiman terdampak banjir bandang
-
Infrastruktur pengendali banjir dan tebing sungai yang jebol
Kerusakan paling parah tercatat di Kabupaten Agam, Tanah Datar, Pesisir Selatan, dan Kota Padang Panjang. Banyak titik yang hingga kini masih mengandalkan jalur alternatif atau perbaikan darurat.
Kunjungan Lapangan Menteri PU: Tinjau Titik-Titik Kritis
Dalam kunjungannya selama dua hari, Menteri PUPR memeriksa langsung berbagai lokasi yang paling terdampak, termasuk ruas Padang–Bukittinggi, kawasan Lembah Anai, serta beberapa jembatan penghubung di Tanah Datar dan Agam yang sebelumnya dilanda banjir lahar dingin Gunung Marapi.
Baca juga: Kebakaran Hebat Landa Berok Siteba Padang, Empat Bangunan Hangus dan Kerugian Capai Rp700 Juta
Menteri PU menegaskan bahwa pemerintah pusat membutuhkan data yang benar-benar akurat sebelum melangkah pada tahap penganggaran.
“Kami sudah rampungkan pendataan kerusakan secara menyeluruh. Semua hasilnya sudah disusun dalam satu paket usulan sebesar Rp13 triliun dan akan kami sampaikan kepada Presiden,” ujarnya.
Usulan Anggaran Rp13 Triliun: Untuk Apa Saja?
Dari total nilai Rp13 triliun yang diajukan ke Presiden, sebagian besar dialokasikan untuk rekonstruksi jembatan dan jalan nasional yang terdampak.
Rincian kebutuhan anggaran meliputi:
-
Rp6,2 triliun untuk perbaikan dan rekonstruksi jalan serta jembatan
-
Rp3,1 triliun untuk pemulihan jaringan irigasi dan bendungan
-
Rp2,4 triliun untuk infrastruktur pengendali banjir dan penataan sungai
-
Rp1,3 triliun untuk penanganan permukiman dan rehabilitasi kawasan terdampak
Usulan itu merupakan gabungan dari kebutuhan jangka pendek (emergency) dan jangka menengah (recovery).
Pemerintah Daerah Sambut Baik, Harap Realisasi Cepat
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyambut baik langkah cepat Kementerian PUPR yang telah merampungkan pendataan dan menyampaikan usulan anggaran.
Gubernur menyatakan bahwa pemulihan infrastruktur sangat mendesak agar aktivitas masyarakat, mobilitas barang, serta pemulihan ekonomi dapat berjalan optimal.
“Kami berharap usulan ini bisa segera disetujui Presiden. Sumbar membutuhkan rekonstruksi besar-besaran demi keselamatan masyarakat dan kelancaran aktivitas ekonomi,” kata Gubernur.
Masyarakat Berharap Perbaikan Berkelanjutan
Warga di daerah terdampak mengaku lega karena pemerintah pusat bergerak cepat. Namun, mereka berharap proses perbaikan tidak berhenti pada perbaikan darurat, melainkan berlanjut pada rekonstruksi permanen yang lebih kuat dan tahan bencana.
“Setiap tahun kami was-was. Jembatan rusak, jalan putus, selalu jadi langganan. Semoga anggaran benar-benar cepat cair,” ujar seorang warga di Tanah Datar.
Tahap Selanjutnya: Menunggu Persetujuan Presiden
Usulan Rp13 triliun kini memasuki tahap peninjauan di tingkat Presiden. Jika disetujui, paket pendanaan akan digunakan untuk mempercepat program pemulihan yang direncanakan mulai awal tahun depan.
Kementerian PUPR memastikan seluruh pekerjaan akan diprioritaskan pada infrastruktur vital yang menghubungkan jalur utama antar kabupaten/kota serta pusat-pusat ekonomi masyarakat.
