Sumbar Hadapi Masalah Serius Fiskal: Sebuah Peringatan dan Peta Jalan di Tengah Potensi “Gelap” Anggaran 2026
i News Padang– Sebuah judul yang nyeleneh, “Habis Gelap, Gelap lagi, Auu Ahh,” dari artikel Adinda Two Efly, wartawan Padang Ekspres, tiga hari yang lalu, berhasil menangkap perhatian banyak kalangan, termasuk saya. Bagi mereka yang lama bergelut dengan angka-angka anggaran, tulisan itu bukan sekadar berita, melainkan sebuah alarm. Ia dengan lugas memaparkan data dan menawarkan solusi, sambil menyampaikan pesan mendasar: diperlukan keseriusan dan kehati-hatian ekstra dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat untuk tahun 2026.
Sebagai mantan birokrat yang menghabiskan sebagian besar karier di Sumbar dan Jakarta, awalnya saya enggan berkomentar. Ada kekhawatiran untuk dicap sebagai pensiunan yang tak bisa “move on.” Pemikiran yang lahir dari sari pati pengalaman panjang sebagai PNS bisa dengan mudah dianggap sebagai “nyinyiran” di tengah kebisingan roda pemerintahan.
Namun, setelah merenung, nurani dan hati kecil sebagai anak Minang tak bisa diam. Mungkin inilah pembeda anak Minang—sebuah dorongan untuk menyampaikan kebenaran, walau pahit dan perih di telinga, sebagaimana ajaran agama kita. Dan kebenaran yang terpampang dari data yang disajikan dalam artikel tersebut adalah: Sumatera Barat sedang dalam ancaman serius fiskal.
Guncangan Fiskal: Sebuah Potret Data yang Mengkhawatirkan
Dari tulisan Adinda, pesan paling krusial adalah pengurangan drastis transfer pusat ke daerah. Rasa ingin tahu dan kepedulian mendorong saya untuk menghubungi beberapa junior di Kementerian Dalam Negeri. Berkat hubungan baik, saya akhirnya mendapatkan data rinci yang—harus diakui—membuat saya terkejut.
Baca Juga: Pemerintah Kota Padang Gelontorkan Miliaran Rupiah untuk Bangun Infrastruktur Bungus Teluk Kabung
Penurunan ini begitu tajam dan dalam. Secara year-on-year, hampir semua pos transfer pusat anjlok. Berikut rinciannya:
-
DAU (Dana Alokasi Umum) Tidak Ditentukan: Turun dari Rp 1,81 Triliun (2025) menjadi Rp 1,63 Triliun (turun Rp 179 Miliar atau 9,98%).
-
DAU (Dana Alokasi Umum) Ditentukan: Jatuh dari Rp 231,22 Miliar menjadi hanya Rp 42,29 Miliar (turun Rp 188,92 Miliar).
-
DBH (Dana Bagi Hasil): Menyusut dari Rp 171,60 Miliar menjadi Rp 79,72 Miliar.
-
DAK (Dana Alokasi Khusus) Fisik: Terjun bebas dari Rp 71,79 Miliar menjadi Rp 5,92 Miliar (turun 91,7%—angka yang fantastis!).
-
DAK Non-Fisik: Naik tipis 0,83% dari Rp 979,89 Miliar menjadi Rp 988,01 Miliar.
-
Insentif Fiskal: Konstan di angka Rp 15,59 Miliar.
Secara total, transfer pusat ke Sumbar dipangkas dari Rp 3,28 Triliun menjadi Rp 2,75 Triliun. Ini berarti ada pengurangan sebesar Rp 533 Miliar.
Angka Rp 533 miliar bukanlah angka main-main. Dengan dana sebesar itu, banyak hal strategis bisa diwujudkan. Ia bisa mengokohkan dan memuluskan infrastruktur di Sumbar. Ia bisa melahirkan multiplier effect yang besar melalui program produktif dan pemberdayaan ekonomi. Maaf, angka ini bahkan bisa mencapai hampir 17% dari total RAPBD Sumbar 2026. Dampaknya terhadap turnover ekonomi daerah dipastikan signifikan. Tidak tertutup kemungkinan, posisi Sumbar yang sebelumnya berada di 10 besar pertumbuhan ekonomi terendah nasional, akan melonjak menjadi 5 besar terendah di Indonesia pada tahun 2026.
Langkah Antisipasi: Jangan Panik, Bertindaklah Strategis!
Dalam situasi seperti ini, kepanikan adalah musuh terbesar. Gubernur, Wakil Gubernur, dan DPRD Sumbar harus bekerja keras, bukan hanya mengalokasikan anggaran yang terbatas, tetapi juga memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk “menambal” kekurangan ini. Berikut adalah pilar strategi yang bisa dijalankan:
1. Penyusunan APBD dengan Pendekatan Multi-Skenario
Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran DPRD (Banggar) harus menyusun APBD 2026 dengan tiga skenario:
-
Konservatif: Berdasarkan angka transfer pusat yang telah ditetapkan.
-
Moderat: Dengan asumsi ada tambahan atau kompensasi dari pusat.
-
Pesimis: Jika realisasi transfer tertunda atau berkurang lebih jauh.
Dengan ini, APBD menjadi lebih fleksibel dan adaptif.
2. Perencanaan Berbasis Prioritas Ketat
-
Lindungi Belanja Wajib: Gaji ASN, pendidikan dasar, kesehatan, dan jaring pengaman sosial harus diproteksi penuh.
-
Seleksi Ketat Proyek Fisik: Hanya proyek yang berdampak signifikan pada layanan dasar dan perekonomian yang dilanjutkan. Sisanya ditunda, direstrukturisasi, atau disederhanakan.
3. Target PAD yang Realistis dan Agresif
Target PAD tidak boleh berlebihan, tetapi langkah intensifikasi (digitalisasi perpajakan, penertiban wajib pajak) dan ekstensifikasi (eksplorasi retribusi baru, pengelolaan aset) harus digencarkan.
4. Optimalisasi DAK Non-Fisik
Kenaikan kecil pada DAK Non-Fisik adalah peluang. OPD terkait harus menyiapkan program yang siap serap sejak awal tahun agar dana tidak kembali ke kas pusat.
5. Penyusunan “Risk Register Fiskal”
Dokumen ini harus memuat daftar risiko (keterlambatan transfer, gagal target PAD, penolakan DPRD) beserta rencana mitigasinya. Pemerintah daerah harus bekerja dengan peta risiko yang jelas.
