iNews Padang – Bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menimbulkan dampak serius terhadap sektor pertanian. Sedikitnya 656 daerah irigasi dilaporkan mengalami kerusakan, mulai dari kategori ringan hingga berat. Untuk memulihkan fungsi irigasi tersebut, pemerintah daerah mengusulkan anggaran rehabilitasi mencapai Rp1,13 triliun.
Kerusakan infrastruktur irigasi ini dikhawatirkan berpengaruh langsung terhadap produktivitas pertanian dan ketahanan pangan di Sumatera Barat jika tidak segera ditangani.
Ratusan Irigasi Terdampak Banjir dan Longsor
Berdasarkan data sementara dari instansi teknis terkait, ratusan jaringan irigasi mengalami kerusakan akibat terjangan banjir dan material longsor. Kerusakan meliputi saluran irigasi yang ambrol, bendung rusak, tanggul jebol, hingga tertimbun sedimen dan bebatuan.
Sebagian besar daerah irigasi yang terdampak berada di wilayah sentra pertanian, sehingga mengganggu suplai air ke lahan persawahan milik petani.
Dampak Serius terhadap Pertanian dan Petani
Kerusakan daerah irigasi berdampak langsung pada ribuan hektare lahan pertanian. Banyak petani terpaksa menunda masa tanam karena aliran air tidak lagi berfungsi optimal. Kondisi ini berpotensi menurunkan hasil panen dan memengaruhi pendapatan petani.
Selain itu, gangguan irigasi juga berisiko menghambat program peningkatan produksi pangan yang selama ini menjadi prioritas pemerintah daerah.
Baca juga: Satpol PP Padang Tertibkan PKL Gunakan Fasilitas Umum di Alang Laweh
Usulan Rehabilitasi Capai Rp1,13 Triliun
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama pemerintah kabupaten dan kota telah menginventarisasi tingkat kerusakan irigasi. Dari hasil pendataan tersebut, total kebutuhan anggaran rehabilitasi diperkirakan mencapai Rp1,13 triliun.
Usulan tersebut mencakup perbaikan jaringan irigasi primer, sekunder, dan tersier, termasuk pembangunan ulang bangunan pengambilan air, normalisasi saluran, serta penguatan struktur untuk mencegah kerusakan berulang.
Diajukan ke Pemerintah Pusat
Anggaran rehabilitasi yang besar membuat pemerintah daerah tidak dapat menanganinya sendiri. Oleh karena itu, usulan perbaikan infrastruktur irigasi telah disampaikan kepada pemerintah pusat, termasuk kementerian terkait, untuk mendapatkan dukungan pendanaan.
Pemerintah daerah berharap rehabilitasi dapat masuk dalam program percepatan pemulihan pascabencana, mengingat irigasi merupakan infrastruktur vital bagi keberlangsungan ekonomi masyarakat pedesaan.
Penanganan Darurat Tetap Dilakukan
Sambil menunggu realisasi rehabilitasi menyeluruh, pemerintah daerah bersama masyarakat setempat melakukan penanganan darurat. Langkah ini meliputi pembersihan saluran, perbaikan sementara, dan pengalihan aliran air agar lahan pertanian tetap mendapat pasokan air meski terbatas.
Upaya darurat ini diharapkan dapat meminimalkan kerugian petani selama masa transisi pemulihan.
Evaluasi Tata Kelola dan Mitigasi Bencana
Banjir yang merusak ratusan daerah irigasi ini juga mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap tata kelola sumber daya air dan mitigasi bencana. Faktor perubahan tata guna lahan, sedimentasi sungai, serta intensitas hujan ekstrem menjadi perhatian serius.
Pemerintah daerah menilai perlu adanya pendekatan jangka panjang, termasuk penguatan daerah tangkapan air, normalisasi sungai, serta pembangunan infrastruktur yang lebih tahan terhadap bencana.
Harapan Pemulihan dan Ketahanan Pangan
Dengan dukungan pemerintah pusat dan kolaborasi lintas sektor, Sumatera Barat berharap rehabilitasi daerah irigasi dapat segera direalisasikan. Pemulihan infrastruktur ini dinilai krusial untuk menjaga ketahanan pangan, mendukung kesejahteraan petani, serta mencegah dampak ekonomi yang lebih luas.
Bencana banjir ini menjadi pengingat pentingnya kesiapsiagaan dan pembangunan infrastruktur yang adaptif terhadap perubahan iklim demi keberlanjutan sektor pertanian di Sumatera Barat.
