Wako Fadly Amran Sampaikan Tiga Ranperda Strategis untuk Wujudkan Padang yang Transparan, Bersih, dan Berbudaya
i News Padang– Suasana khidmat menyelimuti Rapat Paripurna DPRD Kota Padang yang digelar di ruang sidang utama, Senin (27/10/2025). Dalam momen penting ini, Wali Kota Padang Fadly Amran secara resmi menyampaikan nota penjelasan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang dinilai strategis bagi masa depan kota tercinta.
Ketiga Ranperda tersebut mencakup aspek fundamental pemerintahan: reformasi keuangan daerah, pengelolaan sampah berkelanjutan, dan penguatan nilai adat budaya. Sebuah trilogi pembangunan yang mencerminkan visi holistik Fadly Amran dalam memimpin Kota Padang.
Transparansi Keuangan Daerah: Fondasi Tata Kelola Modern
Ranperda pertama yang diajukan pemerintah kota membahas perubahan tentang keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dalam penjelasannya, Fadly Amran menekankan pentingnya penyesuaian regulasi ini dengan peraturan terbaru untuk menjaga prinsip transparansi dan akuntabilitas.
“Regulasi ini disesuaikan dengan peraturan terbaru agar prinsip transparansi dan akuntabilitas dapat terus terjaga sesuai dengan kondisi dan kebutuhan saat ini,” tegas Fadly di hadapan para anggota dewan.
Baca Juga: Kota Padang Siap Bangun SPAM IPA Taban 3 dengan Dana APBN Rp308 Miliar
Kebijakan ini bukan sekadar formalitas administratif, melainkan bentuk komitmen kuat pemerintah kota dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan dapat dipertanggungjawabkan. Di era transparansi seperti sekarang, pengaturan yang jelas mengenai keuangan kepala daerah menjadi fondasi penting dalam membangun kepercayaan publik.
Revolusi Pengelolaan Sampah: Menjawab Tantangan Perkotaan
Suasana Ranperda kedua yang disampaikan Fadly Amran membawa angin segar bagi permasalahan sampah yang selama ini menjadi perhatian serius masyarakat Padang. Ranperda tentang pengelolaan sampah ini dirancang untuk mendukung visi Kota Sehat dan menjawab tantangan kebersihan kota yang semakin kompleks.
Dengan kesadaran yang tajam terhadap kondisi aktual, Fadly mengungkapkan, “Beberapa bulan terakhir kita sudah melihat kondisi LPS dan sistem pengelolaan yang ada. Dengan Ranperda baru ini, kita ingin memperkuat dasar hukum dan kelembagaan agar pengelolaan sampah berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.”
Ranperda ini diharapkan dapat menjadi landasan hukum yang kuat untuk transformasi sistem pengelolaan sampah di Padang, dari pola konvensional menuju pengelolaan yang lebih modern, terintegrasi, dan ramah lingkungan. Langkah ini sejalan dengan komitmen global dalam mengatasi persoalan sampah perkotaan dan mendukung pembangunan berkelanjutan.
Merawat Identitas Budaya di Tengah Arus Modernisasi
Yang membedakan paket legislasi ini adalah perhatian serius terhadap dimensi kebudayaan. Ranperda ketiga yang difokuskan pada penguatan nilai-nilai adat dan budaya menunjukkan pendekatan pembangunan yang berimbang antara kemajuan fisik dan pelestarian identitas kultural.
Dengan penuh kearifan, Fadly menegaskan, “Pembangunan Kota Padang tidak hanya berorientasi pada aspek fisik, tetapi juga harus berlandaskan nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi identitas masyarakat Sumatera Barat.”
Pernyataan ini mencerminkan filosofi pembangunan yang dalam dan berbasis karakter lokal. “Kita punya tanggung jawab menjaga dan memperkuat nilai-nilai adat. Walaupun kita berbentuk pemerintahan kota, semangat kehidupan bernagari dan beradat harus tetap hadir dalam pembangunan,” tambahnya.
Ranperda budaya ini tidak hanya simbolis, tetapi diharapkan dapat menjadi panduan operasional dalam mengintegrasikan nilai-nilai adat Minangkabau dalam berbagai aspek pembangunan kota, mulai dari tata ruang, pendidikan, hingga interaksi sosial masyarakat.
